Tangerang Selatan-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara resmi mendorong 58 pemerintah daerah untuk segera mengintegrasikan data pertanahan dan perpajakan. Langkah ini dilakukan melalui penerapan Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak (SISGITA) yang inovatif, yang sebelumnya dikembangkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Proses integrasi ini berfokus pada pencocokan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) di masing-masing wilayah.
Tenaga Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pertanahan ATR/BPN, Dedi Noor Cahyanto, menjelaskan bahwa tahapan pencocokan data NIB dan NOP telah selesai dilaksanakan oleh tim pemerintah daerah sebelum penandatanganan kerja sama perluasan penerapan SISGITA.
“Sebelumnya, kami sudah mulai melakukan matching data terkait informasi NIB dan NOP masing-masing daerah,” ujar Dedi saat memberikan pemaparan di Aula Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Senin (21/9/2026).
Melalui sistem SISGITA yang fleksibel dan siap disesuaikan, ATR/BPN optimistis tata kelola serta pemutakhiran data pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan semakin kuat.
Target dan Manfaat Utama
- Target Tahun 2027: Sebanyak 70% wilayah kabupaten/kota ditargetkan sudah mampu menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB terbaru yang terintegrasi.
- Percepatan BPHTB: Penerapan SISGITA juga diarahkan untuk mempercepat proses validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- Mekanisme Pendukung: Validasi akan didukung melalui pelayanan berdasarkan urutan permohonan serta sistem pembayaran terpusat lewat perbankan.
Menutup paparannya, Dedi menegaskan bahwa integrasi data ini merupakan kunci utama dalam membangun proses bisnis birokrasi yang lebih singkat, pasti, dan transparan. Ia juga berpesan agar kerja sama ini tidak berhenti pada seremonial penandatanganan dokumen semata, melainkan segera ditindaklanjuti dengan langkah teknis yang nyata di lapangan demi memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan daerah masing-masing.
