JAKARTA – Pemerintah terus mendorong penguatan sinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait dalam upaya mempercepat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal tersebut mengemuka dalam audiensi antara Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, bersama Asosiasi IUMKM Akumandiri di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menyampaikan bahwa pemerintah pusat memiliki perhatian besar terhadap kemajuan UMKM. Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan UMKM juga didukung oleh keterlibatan berbagai kementerian, lembaga, hingga BUMN.
Menurut Helvi, saat ini terdapat sedikitnya 17 kementerian dan lembaga serta BUMN yang memiliki program dan tanggung jawab dalam pengembangan UMKM.
Namun, banyaknya program yang tersedia dari pemerintah pusat perlu diimbangi dengan komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif.
“Kalau dari pemerintah pusat itu banyak program tersebar, persoalannya adalah political will pemdanya. Jadi kalau kita ingin merajut korporasi otomatis kita harus sudah menentukan tempatnya dan kita juga harus mengadakan kesepahaman dengan pemdanya,” kata Helvi.
Ia menjelaskan, program pemberdayaan UMKM, khususnya yang menyasar kelompok perempuan melalui kerja sama dengan Kementerian PPPA, perlu didukung komitmen pemerintah daerah sejak awal.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menilai persoalan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM perlu segera diperbaiki.
Menurutnya, sinergi antar kementerian dan lembaga menjadi salah satu kunci untuk mengetahui kebutuhan para pelaku usaha dan mengatasi berbagai kesenjangan yang masih terjadi.
“Dalam kabinet merah putih ini kita harus banyak sinergi, terutama sinergi antara kementerian, UMKM, ekonomi kreatif, mungkin kita PPPA sebagai pelaku usahanya. Apa kemudian missing gap-nya, apa yang dibutuhkan? Nah di situ kita ada datanya. Tapi balik lagi itu bisa piloting harus dengan pemda,” ujar Veronica.
Veronica mendorong adanya program percontohan atau pilot project bersama pemerintah daerah. Salah satu yang diusulkan adalah pelaksanaan program bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Melalui program percontohan tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan UMKM secara lebih tepat serta membangun pola pemberdayaan yang dapat memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian nasional.
Sementara itu, Ketua Asosiasi IUMKM Akumandiri, Hermawati Setyorinny, mengatakan organisasinya telah aktif selama kurang lebih 10 tahun dalam melakukan pemberdayaan UMKM.
Saat ini, Akumandiri memiliki sekitar 500 ribu anggota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Hermawati, yang akrab disapa Rinny, mengatakan pihaknya telah menjalankan berbagai program pemberdayaan, termasuk membuka akses kerja sama dengan bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Menurutnya, masih terdapat pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai program pemerintah.
“Kita sudah menjalankan akses pemberdayaan resmi dengan bank Himbara. Kita paham sekali banyak akses dari pemerintah yang pelaku UMKM sulit masuk. Program pemerintah bagus, nawaitu-nya bagus, namun implementasinya di lapangan yang tidak seragam,” kata Rinny.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian UMKM juga memperkenalkan platform Sapa UMKM. Platform tersebut disiapkan sebagai sarana pendataan pelaku UMKM sekaligus memberikan akses terhadap berbagai program dan layanan yang disediakan pemerintah.
Upaya penataan data UMKM melalui teknologi digital tersebut mendapat sambutan positif dari Akumandiri. Organisasi ini berharap para pelaku UMKM, khususnya anggota Akumandiri, dapat memanfaatkan platform tersebut untuk memperluas akses terhadap program pemberdayaan yang tersedia.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab itu menjadi ruang diskusi untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan organisasi pelaku UMKM.
Ketua Asosiasi IUMKM Akumandiri, Hermawati Setyorinny, dalam audiensi tersebut turut didampingi Ketua Bidang Diklat, Pembinaan dan Pengembangan UMK Yunita, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik Aditya Nugraha, Ketua Bidang Kerja Sama Usaha, Antar Lembaga dan Kemitraan Husriani, serta Ketua DPW Akumandiri Provinsi Jawa Barat Reza Rizky Darmawan.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, program pemberdayaan UMKM diharapkan dapat berjalan lebih terarah, merata, dan memberikan manfaat langsung bagi para pelaku usaha di seluruh Indonesia.
